portalbenuaetam.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Darlis, mendengar langsung keluhan masyarakat Loa Janan Ilir terkait masalah banjir yang terus melanda wilayah tersebut. Dalam reses yang diadakan Rabu (6/11/2024), Darlis menerima usulan dari warga agar pemerintah segera mencari solusi atas persoalan banjir yang kerap terjadi, terutama terkait dengan sungai yang mulai dangkal dan penyempitan anak sungainya.
Mulyadi, seorang warga RT 20 Simpang Tiga Loa Janan Ilir, menyampaikan harapannya kepada Darlis untuk segera mengatasi persoalan banjir di kawasan tersebut. “Kami harap pemerintah bisa segera bertindak. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, seperti pelebaran sungai dan pengerukan di folder yang sudah dangkal,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Darlis mengungkapkan bahwa pengendalian banjir di Samarinda pernah menjadi prioritas pemerintah, dengan anggaran yang besar yaitu Rp600 miliar. Namun, menurut Darlis, rencana tersebut tidak berjalan optimal akibat masalah sosial yang terjadi di lapangan, sehingga proyek normalisasi sungai tidak dapat terealisasi secara maksimal.
“Masalah pengendalian banjir di kawasan ini memang sudah lama direncanakan. Namun karena adanya kendala sosial, terutama terkait normalisasi sungai di kawasan perkotaan dan Samarinda Seberang, anggaran itu tidak bisa diserap dengan maksimal,” kata Darlis.
Darlis juga menegaskan bahwa masalah banjir di Samarinda, khususnya di Loa Janan Ilir, akan menjadi prioritasnya. Ia berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan dinas terkait guna mencari solusi yang tepat. “Saya sudah memantau langsung kondisi sungai di Samarinda, dan masalah utama adalah kedalaman sungai yang semakin dangkal dan adanya penyempitan anak sungai. Ini harus segera ditangani,” tambahnya.
Darlis menjelaskan bahwa setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk, ia akan segera menyampaikan keluhan warga kepada pihak pemerintah. “Segera setelah AKD terbentuk, kami akan rapat dengan dinas terkait untuk membahas masalah banjir ini. Jangan sampai masalah ini dibiarkan semakin besar dan merugikan masyarakat,” tutup Darlis. (adv)
– Arif Pratama
