portalbenuaetam.com – Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, mengkritisi ketimpangan yang terjadi antara kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, meskipun daerah ini tercatat sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Kalimantan dan ketiga di tingkat nasional pada 2023. Meskipun Kaltim memiliki IPM 78,2, ada ketimpangan mencolok antara Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki IPM 69,59 dan Kota Samarinda yang mencatatkan IPM 82,32.
Menurut Hasanuddin, ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada pencapaian yang baik di tingkat provinsi, tidak semua daerah menikmati manfaat pembangunan secara merata. “Pencapaian IPM yang tinggi harusnya bisa dirasakan oleh semua kabupaten/kota, bukan hanya terpusat di kota-kota besar,” ujar Hasanuddin. Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan manusia adalah hal yang mendesak untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Selain masalah ketimpangan IPM, Hasanuddin juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kaltim meskipun PDRB per kapitanya tergolong tinggi. Pada 2023, angka kemiskinan di Kaltim tercatat 6,11 persen, sementara kemiskinan ekstrem bahkan mencapai 1,55 persen. “Ini adalah kontradiksi yang harus segera ditangani. PDRB yang tinggi seharusnya sudah cukup untuk mengurangi angka kemiskinan,” katanya.
Hasanuddin juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan. Ia berharap pemerintah provinsi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada DPRD untuk memantau dan mengevaluasi program-program pembangunan, dengan memanfaatkan sistem SIPD yang lebih efisien.
Ia berharap, dengan penyusunan RPJMD Kaltim 2024-2029, pemerintah provinsi akan lebih fokus pada pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. “Pembangunan Kaltim harus merata dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat,” pungkas Hasanuddin. (adv)
– Arif Pratama
