PortalBenuaEtam.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Muhammad Udin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat mengevaluasi program Rumah Layak Huni (RLH) khususnya yang memanfaatkan sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Permintaan untuk evaluasi program tersebut berangkat dari pengamatannya terhadap rumah masyarakat yang membutuhkan perbaikan namun berada pada kawasan di luar dari jangkauan perusahaan sekitar yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana CSR nya.
“Kita mempertanyakan nasib rakyat yang jauh dari lingkar tambang, kan pasti tidak terakomodir. Jadi hal seperti ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah,” ucap Udin, Minggu (22/10/2023).
Untuk diketahui, sebanyak 5.135, dengan 10 keterlibatan perusahaan yang telah berkomitmen dalam membantu percepatan realisasi RLH, sehingga hal itu merupakan kewajiban dari seluruh perusahaan yang terlibat.
Ia turut mengapresiasi atas capaian mengenai program itu dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi, telah bekerja keras memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kaltim, meluncurkan program RLH, melakukan percepatan pembangunan dan lainnya.
Maka dari itu demi melanjutkan kesejahteraan masyarakat tersebut, saat ini tugas yang ada perlu dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik. “Sekarang adalah tugas Pj melanjutkan program itu khususnya RLH. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bareng-bareng,” tuturnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini berharap Pj Gubernur Kaltim dapat proaktif membangun komunikasi dengan lembaga legislatif. ( adv )
