portalbenuaetam.com – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tinggi dan pelayanan publik di kantor pemerintah menjadi keluhan utama yang disampaikan masyarakat Samarinda kepada anggota DPRD Kaltim saat reses. Selain itu, infrastruktur seperti jalan lingkungan dan penerangan jalan juga menjadi sorotan.
“Selama reses, banyak keluhan dari masyarakat tentang PBB yang dianggap membebani. Banyak juga yang merasa pelayanan di kantor-kantor pemerintah tidak memadai dan membutuhkan perbaikan,” ujar Agus Suwandy, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, saat ditemui di DPD Golkar, Rabu (27/11/2024).
Menurut Agus, salah satu masalah yang sering diangkat adalah soal pajak dan retribusi yang dianggap memberatkan, terutama bagi usaha kecil. “Masyarakat mengeluhkan pajak yang dikenakan kepada usaha kecil seperti warung makan dan pedagang di sekolah. Mereka merasa pajak ini terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan mereka,” ungkap Agus.
Terkait dengan PBB, Agus mencatat bahwa banyak warga yang merasa kesulitan untuk membayar karena besaran yang terlalu tinggi. “PBB ini memang cukup memberatkan, dan kami akan terus menyuarakan keluhan ini kepada wali kota,” tambahnya.
Agus menegaskan bahwa meski masalah ini bukan menjadi kewenangan DPRD Provinsi, pihaknya akan tetap berusaha memfasilitasi komunikasi antara pemerintah kota dan masyarakat agar ada solusi yang lebih baik. Ia juga mendorong pentingnya koordinasi yang lebih erat antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. (adv)
– Arif Pratama
