PortalBenuaEtam.com – M Adam Sinte, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB – Hanura, mengungkapkan keprihatinannya terhadap sulit dan mahalnya transportasi menuju Berau. Menurutnya, hal ini membuat wisatawan enggan melancong ke Berau yang memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama di bidang pantai dan laut.
Ia membandingkan harga tiket pesawat ke Bali yang lebih terjangkau daripada ke Berau. Akibatnya, banyak pelancong, khususnya dari dalam negeri, yang lebih memilih Bali sebagai tujuan wisata mereka.
“Kalau kita lihat, wisatawan yang datang ke Bali lebih banyak daripada ke Berau, karena biayanya mahal untuk sampai ke sini. Kalau ke Bali, cukup dengan biaya Rp 2 juta sudah bisa sampai, tapi ke sini biayanya lebih banyak, sampai Rp 5 juta lebih,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi jalan darat menuju Berau yang tidak memadai. Ia mengatakan bahwa infrastruktur jalan, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang di sana masih kurang baik. Bila tidak ada perbaikan, ia khawatir jumlah wisatawan yang berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Berau akan terus menurun.
“Belum lagi biaya transportasi yang mahal dan sebagainya, ini akan berpengaruh pada jumlah kedatangan wisatawan ke tempat tersebut,” tegasnya.
M Adam Sinte, yang juga anggota Komisi II DPRD Kaltim, meminta Pemprov Kaltim untuk segera mengatasi persoalan tersebut. Ia menyarankan agar dilakukan perbaikan kondisi jalan, akses dan fasilitas penunjang lainnya. Sebab, potensi pariwisata yang dimiliki Berau sangat besar untuk memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.
“Kalau jalan-jalan sudah mulus, walaupun wisatawan yang datang harus lewat darat, tapi mereka bisa menikmati perjalanan dengan menyenangkan. Yang paling penting adalah kita siapkan rest area untuk beristirahat, itu harus jadi perhatian utama. Jadi mereka bisa singgah di sana, tempatnya juga harus bersih dan nyaman, karena kita sepakat bahwa Kaltim memiliki destinasi wisata andalan yang bisa dijual,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa rusaknya sejumlah ruas jalan menuju Berau disebabkan oleh aktivitas kendaraan tambang batu bara dan kelapa sawit. Padahal, sudah ada aturan hukum yang jelas mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus. Oleh karena itu, ia meminta ada tindakan tegas dari Pemprov Kaltim dan penegakan hukum.
“Tapi memang banyak kendala kita. Saya dapat informasi, jalan-jalan kita, jalan negara, jalan provinsi masih dikuasai truk-truk pengangkut CPO dan batubara, padahal Perda kita sudah mengharuskan mereka membuat jalan khusus, kecuali crossing jalan tapi itu harus ada izin juga. Ini harus dibenahi,” pungkasnya. ( adv )
