portalbenuaetam.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan besar terkait keuangan, yakni besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang pada akhir tahun anggaran 2023 mencapai lebih dari Rp6 triliun.
“Masalah Silpa ini harus diatasi oleh pemerintah daerah. Silpa yang besar mencerminkan kurang optimalnya perencanaan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola keuangan secara efektif,” ujar Hasanuddin Mas’ud kepada wartawan setelah mengikuti Debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2024, Rabu malam (23/10/2024).
Hasanuddin menekankan bahwa visi-misi serta program rencana jangka panjang dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus direncanakan dengan baik. Besarnya Silpa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk program-program yang belum berjalan maksimal.
“Pemerintah perlu memaksimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,” lanjutnya.
Silpa yang terus membesar di APBD Kaltim menjadi perhatian utama masyarakat dan legislator. Hasanuddin berpendapat bahwa Silpa dapat diperkecil jika keuangan daerah dikelola secara akuntabel dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat disusun dengan komprehensif.
“Kita ingin semua yang diprogram dan dananya sudah dialokasikan di APBD dapat terealisasi,” tambahnya.
Ia berharap Gubernur Kaltim periode 2025-2030 dapat mengambil langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, agar anggaran dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Mewujudkan harapan masyarakat tidak sulit karena ada lebih dari dua puluh triliun anggaran setiap tahunnya. Kuatnya fiskal Kaltim sebetulnya dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi belum terwujud karena tidak semua yang direncanakan dikerjakan hingga tuntas,” pungkasnya. (adv)
– Arif Pratama
