
PortalBenuaEtam.com – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga keadilan dan lingkungan sehubungan dengan dampak dari kegiatan pertambangan di wilayahnya. Demmu menyatakan bahwa menjawab setiap keluhan dan aduan masyarakat yang mencari keadilan adalah kewajiban dan tanggung jawab yang mendasar bagi komisi yang ia pimpin.
Salah satu contoh konkret tindakan Komisi I DPRD Kaltim adalah respons terhadap kekhawatiran masyarakat di Gunung Banteng, Desa Sibuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Daerah ini telah lama menghadapi dampak serius dari kegiatan pertambangan yang berlangsung. Aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan warga, terutama para petani yang menggantungkan hidup mereka pada ladang mereka. Karena pertambangan berlokasi dekat dengan area pertanian warga, seringkali terjadi ledakan atau goncangan yang mengganggu aktivitas pertanian mereka.
Selain menghadapi permasalahan serupa di Gunung Banteng, Komisi I DPRD Kaltim juga terlibat dalam memfasilitasi mediasi antara warga di Km 11, Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan perusahaan pertambangan PT Insani Bara Perkasa (IBP). Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kompensasi ganti rugi atas lahan yang terdampak oleh kegiatan pertambangan.
Tindakan seperti ini mencerminkan komitmen yang teguh dari Komisi I DPRD Kaltim dalam menjaga kepentingan masyarakat, melindungi lingkungan, dan memastikan bahwa setiap warga dapat mencari keadilan atas dampak yang mereka alami akibat aktivitas industri. Hal ini juga menunjukkan peran penting lembaga legislatif dalam memastikan keadilan sosial dan keamanan bagi masyarakat yang terdampak oleh berbagai aktivitas ekonomi.
Dengan semangat untuk menjaga keadilan dan lingkungan, Baharuddin Demmu dan Komisi I DPRD Kaltim terus bekerja keras untuk merespons dan mengatasi berbagai masalah yang muncul seiring dengan perkembangan industri di wilayah mereka. Melalui tindakan konkret dan komitmen yang kuat, mereka berupaya mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat. ( adv )