PortalBenuaEtam.com – Ketua Pansus DPRD Kaltim Pembahas Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) Mimi Meriami BR Pane, menyebut dari hasil kunjungan yang dilakukan Pansus, diketahui bahwa fasilitas di sejumlah pesantren yang ada di Kaltim masih tergolong minim.
Beberapa pesantren yang dikunjungi Pansus, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung di pesantren kerap terkendala masalah pendanaan. Masalah berikutnya, jalur koordinasi pesantren yang kebanyakan berasa di bawah naungan Kementerian Agama, membuat pemerintah daerah tak bisa berbuat banyak.
Sejauh ini, belum ada dasar hukum yang secara rigid mengatur bagaimana bantuan kepada pensantren bisa diberikan dari pemerintah daerah, secara berkelanjutan.
Untuk itu, Pansus kata Mimi telah melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon Jawa Barat.
Kunjungan itu, dinaksudkan untuk mendapatkan wawasan lebih baik tentang pengelolaan pendidikan pesantren yang sukses, seperti Pesantren Al-Bahjah, untuk diterapkan di wilayah Kaltim.
Hal ini akan jadi perbandingan kondisi pesantren di Kaltim yang kemungkinan masih ada yang kurang memadai dalam hal fasilitasnya.
“Hal ini akan menjadi gambaran kami kedepannya. Soal fasilitas pesantren di Kaltim, itupun akan menjadi perhatian kami untuk menjadi point diskusi berikutnya, sebab wewenangnya ada di pusat,” ungkap Mimi, Minggu (22/10/2023).
Diketahui, kunjungan Pansus bertujuan melakukan studi komparatif dan mendapatkan informasi terkait pengembangan pendidikan serta prosedur yang diterapkan di Pesantren Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya.
“Pesantren Al-Bahjah tidak berafiliasi dengan ormas manapun. Pihak pesantren juga tidak memakai program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pesantren (BOP) melainkan menggunakan dana jamaah,” beber Mimi
Pertemuan bertujuan untuk memahami mekanisme pendidikan yang diterapkan di Ponpes Al-Bahjah.
Politisi PPP Kaltim tersebut juga berharap pengalaman dari ponpes Al-Bahjah dapat memberikan masukan yang berguna untuk diterapkan di Provinsi Kaltim.
“Kami ingin tahu terkait mekanisme disana, sehingga bisa menjadi masukan dan bisa diterapkan di Provinsi Kaltim,” tandas Mimi.
Hasil rapat pansus, Senin (16/10/2023) lalu dengan dinas terkait dan perwakilan pesantren di Kaltim membahas terkait jenjang pendidikan, pengelolaan tenaga pengajar, dan fasilitas di Pesantren Al-Bahjah.
Dalam hal tenaga pengajar, Ponpes Al- Bahjah memberikan gaji dalam bentuk “uang barokah” dan menyediakan fasilitas tambahan untuk semua tenaga pengajar, termasuk fasilitas wifi di pesantren.
“Pesantren Al-Bahjah di bawah bimbingan Buya Yahya berfokus dalam mengelola sekolah formal berbasis boarding school dari mulai jenjang SD sampai SMA,” pungkasnya. ( adv )
