portalbenuaetam, Balikpapan – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja penting yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, serta enam perusahaan tambang besar yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur. Rapat tersebut dilaksanakan, bertempat di Ballroom Platinum Hotel dan Convention Hall, Balikpapan.
Agenda utama rapat ini adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), serta penanganan isu-isu ketenagakerjaan di sektor pertambangan. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, dan turut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Ketua Komisi IV Baba, serta anggota Komisi IV lainnya yakni Sarkowi V. Zahry, Agus Aras, Agusriansyah Ridwan, dan Syahariah Mas’ud.
Sejumlah perusahaan tambang besar yang hadir dalam forum ini antara lain PT Multi Harapan Utama, PT Kideco Jaya Agung, PT Indomining, PT Trubaindo Coal Mining, PT Energi Unggul Persada, dan PT Kutai Sawit Mandiri. Kehadiran perwakilan perusahaan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan langsung terkait berbagai aspek pengelolaan operasional perusahaan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam sambutannya, Darlis Pattalongi menegaskan bahwa DPRD melalui Komisi IV ingin memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang dijalankan perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Ia menekankan pentingnya komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajiban CSR secara konsisten dan tepat sasaran.
“Banyak masyarakat yang mempertanyakan dampak nyata dari kehadiran perusahaan tambang di sekitar wilayah mereka. Oleh karena itu, kami ingin melihat secara langsung bagaimana realisasi program CSR, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan hak-hak tenaga kerja dilaksanakan di lapangan,” ujar Darlis dalam pernyataannya.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, turut menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Ia berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa depan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak perusahaan sendiri.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Baba menambahkan bahwa dalam konteks ketenagakerjaan, Komisi IV sangat menaruh perhatian pada isu-isu seperti sistem rekrutmen, perlindungan tenaga kerja lokal, serta pemenuhan standar keselamatan kerja. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam implementasi CSR, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekitar wilayah tambang.
Pihak perusahaan dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah laporan terkait program lingkungan dan sosial yang telah dijalankan, serta menjawab pertanyaan yang diajukan anggota dewan. Diskusi berlangsung dinamis dan terbuka, dengan harapan mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat meningkatkan tata kelola industri pertambangan di daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan rutin Komisi IV DPRD Kaltim yang berfokus pada sektor-sektor strategis, termasuk lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ke depan, Komisi IV berencana untuk melakukan kunjungan lapangan ke lokasi operasional perusahaan guna menindaklanjuti hasil rapat dan memastikan implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya.
