portalbenuaetam.com, Samarinda, 25 Juli 2025 – Usulan kontroversial Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, untuk menghentikan seluruh alokasi anggaran media yang bersumber dari dana pokok pikiran (Pokir) DPRD, memicu diskusi hangat di kalangan publik, terutama komunitas jurnalis. Langkah yang dianggap mendadak dan tanpa konsultasi itu mengundang kekhawatiran banyak pihak, terutama insan media yang selama ini menggantungkan sebagian operasional pada dukungan dana pemerintah daerah.
Menanggapi polemik yang berkembang, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Immanuel, memberikan pernyataan resmi bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai penghentian anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa wacana itu masih berada dalam tahap pembahasan internal di lingkungan DPRD.
“Masih dibahas. Nanti, dalam prosesnya, akan kami sampaikan kepada publik. Sekarang belum final,” ujar Ekti saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim pada Jumat, 25 Juli 2025.
Ia juga mengimbau awak media agar tidak berspekulasi berlebihan dan tetap memantau jalannya proses legislasi yang tengah berlangsung. “Kami butuh ruang dialog agar semua bisa didengar. Termasuk dari teman-teman media,” imbuhnya.
Isu penghentian anggaran ini menyorot perhatian luas karena dianggap menyangkut keberlanjutan kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan media massa. Selama ini, alokasi anggaran dari Pokir DPRD digunakan oleh media untuk mendukung produksi berita, peliputan kegiatan pemerintah, hingga publikasi program pembangunan daerah.
Kekhawatiran pun mencuat dari berbagai media lokal yang menyebut bahwa tanpa kejelasan dan komunikasi yang terbuka, kebijakan ini berpotensi merusak ekosistem media yang sedang berjuang di tengah tekanan ekonomi.
