portalbenuaetam.com,
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, kembali menekankan bahwa arah pembangunan daerah seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur semata. Ia menyerukan agar seluruh kebijakan pembangunan lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Dalam keterangannya kepada media, Hasanuddin menegaskan bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu menyentuh rasa keadilan sosial, menjamin keberlanjutan lingkungan, dan menciptakan kesejahteraan yang merata di tengah masyarakat.
“Ini bukan hanya soal gedung atau jalan, tapi tentang kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” ujar Hasanuddin.
Politisi Partai Golkar ini menggarisbawahi bahwa meskipun infrastruktur penting sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, hal tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dilihat dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan pentingnya fokus pemerintah dan DPRD terhadap tiga sektor mendasar yang selama ini menjadi pondasi kesejahteraan rakyat, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Kalau pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kita kelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat Kaltim akan meningkat secara langsung,” paparnya.
Menurutnya, pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sementara itu, sektor kesehatan berperan langsung dalam menjaga produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Adapun sektor ekonomi menjadi mesin penggerak utama kesejahteraan masyarakat secara luas.
Hasanuddin menyebut bahwa investasi dalam ketiga sektor tersebut tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Dalam pandangan Hasanuddin, pembangunan harus dilaksanakan secara adil, tidak hanya menyasar wilayah-wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah pelosok yang selama ini masih tertinggal.
Ia juga mengingatkan bahwa keberlanjutan lingkungan tidak boleh dikorbankan demi mengejar pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik. Menurutnya, pembangunan yang merusak lingkungan hanya akan menciptakan masalah baru bagi generasi mendatang.
“Kita tidak bisa bicara kemajuan kalau lingkungan rusak dan masyarakat di pinggiran tidak mendapat perhatian. Harus ada keadilan dalam pembangunan,” tegasnya.
Sebagai Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Ia menyebut bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya proyek-proyek formalitas tanpa dampak.
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD Kaltim berupaya memastikan bahwa setiap program pembangunan memiliki indikator manfaat yang jelas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
