“Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal memiliki banyak peluang untuk dikembangkan,” kata Presiden Jokowi.
Meski demikian, Presiden menyadari tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam transisi energi hijau, seperti keterjangkauan harga, keadilan akses, pemanfaatan teknologi, dan perubahan iklim. Ia berharap forum IIGCE dapat menjadi titik tengah untuk berbagi risiko, beban, dan keuntungan dalam menghadapi masalah tersebut.
“Saya berharap forum ini bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar untuk segera diambil keputusan dan dikerjakan,” imbuhnya.
Presiden juga menyoroti lambatnya proses perizinan untuk proyek energi hijau, yang bisa memakan waktu hingga 5-6 tahun. Ia menekankan pentingnya mempercepat proses ini agar potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang saat ini baru mencapai 11 persen dari total kapasitas 24 ribu megawatt, dapat dimaksimalkan.
Saat ini, Indonesia memiliki lima pembangkit listrik panas bumi yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Dengan adanya pembangkit ini, Presiden berharap langkah besar menuju transisi energi hijau dapat dicapai secara bersama-sama.
“Harapan kita adalah mewujudkan kesejahteraan inklusif, akses energi yang berkeadilan, dan kehidupan dunia yang lebih baik,” tandasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Julfi Hadi.