portalbenuaetam.com,
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara hybrid yang dipimpin oleh Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir, Kepala Biro Perekonomian Setda Prov NTB Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH, mewakili Pj. Gubernur NTB hadir untuk mengikuti acara tersebut.
Plt. Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa angka inflasi nasional pada bulan Mei 2024 menunjukkan penurunan dari bulan sebelumnya, dari 3,00 persen menjadi 2,84 persen. Namun, masih ada beberapa komoditas seperti cabe dan bawang merah yang perlu penanganan lebih lanjut. Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam impor dan distribusi barang komoditas, karena hal ini berpengaruh besar terhadap gejolak inflasi baik mingguan maupun bulanan.
Selanjutnya, BPS menyampaikan tinjauan inflasi dan perkembangan Indeks Harga Pangan (IPH) pada Minggu ke-5 Mei 2024. Terjadi deflasi bulanan sebesar 0,03%, sementara inflasi secara tahunan (year-on-year/y-o-y) mencapai 2,84 persen (lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023), dan inflasi tahun ke tahun (year-to-date/y-to-d) sebesar 1,16 persen. Ini merupakan deflasi pertama sejak Agustus 2023, dengan beras menjadi komoditas utama yang mengalami deflasi.
Rapat juga mengulas perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada pekan ke-5 Mei 2024, di mana jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH mengalami penurunan dibandingkan pekan sebelumnya. Terdapat 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi, dengan kabupaten Lombok Barat memimpin dengan kenaikan sebesar 7,20 persen, didominasi oleh komoditas seperti Bawang Merah, Beras, dan Daging Ayam Ras. Sementara itu, 10 kabupaten/kota dengan penurunan IPH tertinggi termasuk Kabupaten Sumbawa Barat dengan penurunan -6,57 persen dan Kabupaten Bima dengan penurunan -3,59 persen.
Plt. Sekjen Kemendagri juga menyoroti data terkait daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masih memiliki inflasi di atas angka nasional, mengintensifkan koordinasi untuk mengendalikan situasi ini.
Dengan demikian, rapat ini menjadi forum penting untuk membahas strategi pengendalian inflasi secara efektif di tingkat daerah, menghadapi tantangan yang terus berubah dalam perekonomian regional.
