portalbenuaetam.com,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mengurangi prevalensi stunting dengan kebijakan dan intervensi yang terencana. Salah satu langkah konkret adalah penyelenggaraan Rembuk Stunting Tahun 2024, yang berlangsung di Hotel Mercure pada tanggal 25 Juni.
Acara Rembuk Stunting tahun ini mengambil tema “Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024” dengan fokus pada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengukuran serta intervensi serentak pencegahan stunting.
Saat memberikan sambutan, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan bantuan keuangan khusus untuk mengatasi masalah stunting.
“Untuk mempercepat penurunan stunting, kami telah mengambil langkah-langkah kebijakan intervensi melalui alokasi bantuan keuangan. Tahun ini, bantuan tersebut mencakup 10 kabupaten dan kota,” jelas Sri Wahyuni.
Namun demikian, Sri Wahyuni juga menyatakan kekecewaannya karena hanya delapan kabupaten dan kota yang mengajukan usulan bantuan keuangan spesifik untuk tahun 2025. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Mahakam Ulu tidak mengajukan usulan, meskipun angka stunting di Mahakam Ulu rendah, namun di PPU masih tinggi.
“Ini yang disayangkan. Kami tidak dapat mengalokasikan bantuan keuangan tanpa input yang ada di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan pentingnya peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten dan kota untuk aktif dalam mengusulkan bantuan keuangan.
“Kami memberikan subsidi keuangan dalam bentuk belanja desa sebagai bagian dari alokasi bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota. Namun, hanya tiga kabupaten yang melakukan input data di SIPD tahun ini, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur,” tambahnya.
Melalui TPPS kabupaten dan kota, Sri Wahyuni berharap agar hal ini menjadi perhatian serius, karena sudah ada kebijakan dan mekanisme yang harus disinkronkan.
“Mudah-mudahan tahun depan, intervensi penurunan stunting bisa dicapai dengan inovasi yang lebih baik,” tegasnya.
Dengan upaya ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap dapat mempercepat penurunan stunting untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim, Mispoyo, mengharapkan agar delapan aksi konvergensi yang dilakukan di 10 kabupaten dan kota dapat bekerja secara sinergis, sejalan, dan berkolaborasi.
Pada tahun ini, sepuluh kabupaten dan kota telah melaksanakan program penanggulangan stunting antara bulan Februari dan April sebelum Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) di masing-masing kabupaten dan kota.
Acara Rembuk Stunting dihadiri oleh Kepala BKKBN Kaltim, Perangkat Daerah Kaltim, TPPS Kabupaten dan Kota, TP PKK Kaltim, akademisi, serta Baznas.
